Hortiindonesia.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui adanya kenaikan harga sejumlah bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), dengan cabai sebagai komoditas yang paling terasa lonjakannya. Pemerintah pun memastikan akan turun tangan melalui langkah operasi pasar untuk menekan harga.

Amran menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran terkait, khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura, agar segera melakukan intervensi pasar. Menurutnya, selain cabai, kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas sayuran.

“Kenaikan ini sudah kami antisipasi. Tim akan bergerak melakukan operasi pasar, khususnya untuk cabai. Dirjen Hortikultura sudah kami minta fokus menangani ini,” ujar Amran saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (11/12).

Ia menjelaskan, fenomena kenaikan harga pangan di akhir tahun bukan hal baru. Salah satu faktor utama pemicunya adalah terganggunya distribusi akibat bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi menjelang pergantian tahun.

“Masalah utamanya di distribusi. Saat Nataru, sering ada banjir atau longsor yang membuat jalur distribusi terganggu dan berdampak pada harga,” jelasnya.

Di tengah kenaikan harga cabai, Amran memastikan harga beras tetap terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras justru tercatat menjadi salah satu komoditas penyumbang deflasi dalam beberapa bulan terakhir.

“Beras sudah mengalami deflasi selama dua hingga tiga bulan terakhir. Ini kondisi yang jarang terjadi, bahkan dalam tujuh tahun terakhir. Biasanya di masa paceklik harga naik, tapi tahun ini relatif stabil,” tegas Amran.

Meski demikian, pemerintah tetap akan menggelar operasi pasar beras. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan tetap aman hingga akhir tahun. Saat ini, stok beras pemerintah tercatat mencapai sekitar 3,7 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Kita tidak boleh lengah. Operasi pasar tetap harus dilakukan. Stok beras per 11 Desember mencapai 3,7 juta ton, ini rekor tertinggi,” kata Amran.

Ia memproyeksikan stok beras nasional hingga akhir tahun masih berada di kisaran 3,6 juta ton, jauh di atas rata-rata stok akhir tahun sebelumnya yang umumnya hanya sekitar 2 juta ton.

“Biasanya stok akhir tahun maksimal 2 juta ton. Sekarang diperkirakan masih 3,65 hingga 3,67 juta ton. Jadi untuk beras, Insyaallah aman,” tambahnya.

Sementara itu, perhatian khusus juga diberikan pemerintah untuk wilayah Papua, di mana harga beras masih relatif tinggi. Amran telah memerintahkan pelaksanaan operasi pasar beras di Papua dengan distribusi pasokan melalui jalur udara.

“Kebutuhan beras Papua sekitar 660 ribu ton per tahun. Saat ini baru terpenuhi sekitar 120 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan sekitar 500 ribu ton,” ungkapnya.

Untuk solusi jangka panjang, pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan beras Papua melalui perluasan lahan sawah seluas 100 ribu hektare hingga 2027. Selain beras, pengembangan komoditas pangan lokal seperti umbi-umbian juga akan dilakukan.

“Target kami 2026–2027 Papua bisa mandiri pangan. Tidak hanya beras, tapi juga pangan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat,” ujar Amran.

Dengan strategi tersebut, Amran optimistis seluruh wilayah Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan. Ia menyebut Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sudah relatif mandiri pangan, sementara Papua ditargetkan menyusul dalam dua tahun ke depan.

“Kita ingin semua pulau mandiri pangan. Dengan begitu, saat terjadi bencana, pasokan tetap aman dan harga bisa lebih terkendali,” pungkasnya.